 |
| Talkshow Ngobrol Pintar Bersama Bonti. Foto: Hotip/Jurnalistiwa |
Pontianak, jurnalistiwa.co.id- Sekretaris Umum Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU) Kubu Raya, Ulil Abshor , mengatakan melalui debat pilpres,
mari cerna berbagai pembahasan dan rencana yang akan diberikan oleh capres dan
cawapres, bukan sebaliknya malah sibuk menyerang satu sama lain yang hanya
menjadi debat kusir dan tidak ada penyelesaian.
“Ditanya cerdas, dua-duanya
sama-sama cerdas, dari segi prestasi, kedua calon tersebut memiliki prestasinya
masing-masing, mari kita tetap menjaga
persaudaraan, jangan saling mencaci maki, namun mari kita cerna dan saling
menyampaikan visi misi dari capres dan cawapres sesuai pilihan masing-masing,”
ujar Ulil Abshor saat menjadi pemateri
pada Talkshow Ngobrol Pintar Bersama Bonti, Sabtu (23/2/2019) siang.
Pada Talkshow yang bertajuk mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui debat capres tersebut, Ulil Abshor mengatakan, dengan penyampaian visi misi
kepada para pemilih, maka hasil yang didapatkan lebih positif dan bermanfaat, ketimbang
berdebat yang tidak ada penyelesaiannya.
“Lebih baik menyentuh langsung
para kaum milenial yang waktunya lebih banyak di media sosial. Dari pada saling
cibir di medsos, itu hanya membuat para pengguna medsos lainnya, yang melihat
akan membuat dirinya makin tidak
tertarik untuk berpartisipasi dan berperan aktif di pemilihan presiden,”
ujarnya.
Menurut Ulil Abshor, saat ini
generasi pemuda milenial tentu sudah bisa memahami mana yang baik dan mana
buruk. Dengan debat capres beberapa waktu lalu sudah terlaksana, masyarakat bisa melihat apa saja program-program yang
telah disampaikan oleh kedua pasangan capres. “Baik Prabowo atau Jokowi yang terpilih
pertama-tama kita harus tetap menjaga situasi dan kondisi proses demokrasi ini
tetap aman,damai dan tentram demi kepentingan umum,” tuturnya.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa
ini harus didahulukan dengan tidak menyebarkan berita bohong, isu SARA ,
kebencian dan lain sebagainya. Dan itu semua tidak ada manfaatnya baik untuk
pribadi atau pun untuk orang lain, yang ada hanya mendatangkan sebuah persoalan
baru yang akan menyebabkan tersendatnya proses demokrasi dan pembangunan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah di setiap provinsi,” pungkasnya. (Adi)
Posting Komentar