 |
| Ilustrasi/Net |
Oleh: Sintya Widiesty*
Sejatinya Indonesia merupakan negara Demokratis, dimana aspirasi rakyat akan selalu dijunjung tinggi sebagai bahan koreksi diri negara Indonesia. Wujud dari aspirasi rakyat tersebut diimplementasikan dalam sebuah kebijakan publik. Pada dasarnya sebuah kebijakan publik di jadikan sebagai acuan yang dibuat untuk mempermudahkan tercapainya sebuah tujuan pada negara tersebut, dimana kebijakan tersebut harus selaras dengan pemikiran para pemangku kebijakan negara tersebut. Kebijakan publik dapat dirasakan keberadaannya jika sudah diimplementasikan dan memberikan sebuah progres yang signifikan pada aspek masyarakat. Tahap implementasi merupakan penghubung antara formulasi kebijakan dengan hasil kebijakan atau dapat kita gambarkan dalam sebuah konsep sederhana Input – Process – Output.
Dalam proses implementasi kebijakan publik terdapat pelaku yang berperan penting, satu diantaranya ialah pemuda. Dalam hal ini peran pemuda mendapatkan hak pilih yang sangat besar dan sangat berpengaruh dalam kontribusi pemilihan umum. Dari data yang dilansir terdapat sebuah pemaparan sebagai berikut 30% dari total jumlah pemilih merupakan pemuda (usia 17-30 tahun). Fakta empiris ini memberikan sebuah gambaran bagi kita sebagai pemuda bahwa kesempatan untuk menunjukkan peranan kita di Indonesia sangat dipertaruhkan melalui fenomena politik dalam kegiatan pemilu 2019.
Pada kenyataanya pemuda di jadikan sebagai harapan satunya-satunya penyongsong bangsa, dimana hal ini akan terlihat pada tahun yang akan mendatang apalagi kedepannya pemuda akan di hadapi dengan adanya bonus demografi pada tahun 2045. Pemuda haruslah memiliki pengetahuan intelektual yang sangat kompeten. Tidak hanya itu pemuda haruslah selektif dan interaktif dalam menghadapi segala apa pun yang akan terjadi kedepannya, khususnya pada pemilu tahun 2019. Sejatinya seringkali pemuda merasa kecewa apabila di dalam sebuah pemerintahan yang kerap kali terjadi penyelewengan yang membawa dampak buruk untuk Indonesia.
Penyelewengan ini terlihat dari tindakan pemangku kebijakan seperti halnya yang terjadi pada kasus Rizal Sirait yang merupakan anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014. Dalam kasus ini Rizal Sirait yang melakukan korupsi, dimana ia menerima uang suap dari Gubernur Sumatra Utara, padahal di saat itu Rizal Sirait berstatus sebagai pemangku kebijakan negara serta berperan sebagai saksi dalam kasus suap senilai Rp300 -Rp350 juta yang menjerat 38 anggota DPRD Sumatra Utara. Pemaparan contoh kasus tersebut semakin membuktikan substansi seorang pemangku kebijakan negara yang telah dipilih oleh rakyat tidak sepenuhnya bisa dipercaya akan proses yang dilakukan. Ketika hal seperti ini terjadi, pemuda tidak bisa berbuat lebih dalam kasus ini, dan hal ini yang menjadikan pemuda kerap sekali befikir bahwasanya ada atau tidaknya pemangku kebijakan, negara ini akan tetap seperti ini. Tidak akan ada perubahan apabila yang ada dipikiran pemangku kekuasaan sebagai kekuatannya untuk mengontrol pemikiran rakyat.
Maka dari itu sekang tidak lagi seharusnya menjadi era dimana penguasa semakin berkuasa atau dengan kata lain sudah seharusnya pemuda lebih peka terhadap rangsangan yang ada, dimana pemuda diharapkan bisa terjun langsung dan berperan aktif dalam ranah politik dengan sumbangsih suara hak pilih yang bijaksana. Sehingga hal tersebut akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan di dalam sebuah pemerintahan salah satunya dalam pembuatan kebijakan publik kedepannya. Satu suara pemuda dinegeri ini akan menjadi 1 kekuatan untuk melawan penguasa yang tidak bijak dalam periodenya. Pemuda di harapkan membawa perubahan yang besar dalam menyikapi adanya penyelewengan, sehingga saat adanya pemilu pemuda akan lebih selektif dalam memilih pemangku kebijakan, sehingga akan terwujudnya sistem Indonesia yang lebih baik, adil, dan bijaksana tanpa ada lagi kasus yang muncul sebagai pemihak hubungan pro maupun kontra di pola pikir masyarakat luas.
Ada sebuah kutipan oleh pak pramoedya Ananta toer “Berpikir adil sejak dalam pikiran”. Memang benar jikalau kita meyakini, pemuda sebagai pilar penting suatu bangsa, pemuda dahulu dan pemuda sekarang maupun pemuda dimasa yang akan datang akan menjadi harapan negara dalam menjaga kestabilan sistem secara internal. Mengambil peran sebagai pemuda dalam fenomena politik akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kini era negara kita mulai memasuki isu pergantian presiden 2019, dan kenyataannya isu pemilu mulai tercium dilingkungan sekitar kita. Semakin terlihat wajah-wajah pasangan calon pemangku kebijakan bahkan, yang tidak terlihat pun akan menjadi sosok-sosok yang perlu diwaspadai oleh kita sebagai generasi muda yang peka terhadap perubahan yang harus bertindak tegas dalam pola permainan isu pemilu tersebut.
Isu tonggak perubahan membutuhkan ketegasan dari pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan perlu dipilih dengan bijak oleh rakyat dan pemuda. Tidak dapat dipungkiri lagi pemuda seterusnya akan menjadi bagian dari proses kemajuan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita menghilangkan eksistensi pemuda dalam progress negara Indonesia. Jangan biarkan lagi aksi para penguasa menjadi hambatan perbaikan sistematika negara kita secara internal maupun eksternal.
*Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak
Posting Komentar