 |
| Ilustrasi/Net |
Oleh : Helen Hii*
Pada negara demokrasi, Pemilu merupakan syarat mutlak sebagai manifestasi nilai demokrasi yang harus dipenuhi. Pemilihan umum juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi yang diterapkan suatu negara. Pemilu yang dapat dilaksanakan dengan baik, berarti demokrasi di negara tersebut pun baik, begitu pula sebaliknya. Kembali lagi pada definisi asal demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berpegang pada definisi tersebut maka sudah sepatutnya apabila pemilu dianggap mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain.
Hal yang dianggap paling aman pun mempunyai celah, sulit untuk benar-benar melaksanakan Pemilu yang sesuai dengan kaidah demokrasi Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil) yang memang sudah ada dari jaman orde baru. Hal yang sangat sulit dihilangkan dengan pemilu di Indonesia yaitu “Politik Uang”. Politik uang sudah seperti hal yang tidak terpisahkan di setiap pemilihan umum yang dilaksanakan meskipun berembel-embel luber jurdil tapi ada saja oknum yang menjadikan pemilu sebagai ajang kampanye berlebihan, dengan membeli hak suara rakyat dengan uang, tentu saja hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan kaidah pemilu demokrasi seperti yang seharusnya, yang mana masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi dalam politik tanpa adanya paksaan dan campur tangan dari penguasa.
Pada permasalahan ini tentu saja tidak dapat dilihat dari satu presfektif saja, tidak bisa hanya menyalahkan oknum kontestan Pemilu ataupun hanya menyalahkan masyarakat awam, kedua pihak pasti memiliki kontribusi dalam menyelenggarakan hal ini (politik uang) meskipun tidak secara keseluruhan. Baik oknum kontestan pemilu yang menghalalkan segala cara yang salah satunya dengan membeli hak suara ataupun di pihak masyarakat yang mau dibeli hak suaranya.
Pemilu di Indonesia yang digadang-gadang sebagai pemilu yang sukses membawa aspirasi rakyat nyatanya tidak semurni itu, banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi tetapi sengaja ditutup-tutupi, baik pemerintah ataupun masyarakat seolah menutup mata dan telinga, seakan hal tersebut merupakan rahasia umum, bukankah hal tersebut merupakan bentuk ketidak-pedulian (apatis) dan jelas bertentangan dengan demokrasi Indonesia?
Tidak hanya melihat dari satu kacamata saja yaitu kacamata oknum kontestan Pemilu tapi juga melihat kepada kacamata masyarakat yang mau hak suaranya dibeli, apakah memang karena faktor uang atau rasa tidak percaya dengan seluruh calon dan menganggapnya sama saja karena melihat kemasa lalu tidak ada perubahan yang signifikan baik siapapun yang memimpin pasti akan menyelesaikan suatu masalah tapi menimbulkan problema-problema yang lain, sehingga merasa tidak peduli dan cenderung hanya menganggap bahwa pemilu ini merupakan rutinitas lima tahun sekali dan merasa diuntungkan ketika hak suara mereka dibeli dengan uang yang tidak seberapa disbanding dengan masa jabatan lima tahun. Dalam hal ini peran para pemuda sangat diperlukan. Baik dalam memberikan pemahaman maupun memberikan kritik pada ketimpangan politik.
Dalam dinamika politik demokrasi Indonesia kontribusi pemuda dalam menuju Pemilu 2019 yang bersih, berkualitas, dan bermartabat memang sangat diperlukan karena pada dasarnya pemuda dari zaman kerajaan dahulu yaitu Sumpah Palapa dari Gajah Mada yang mampu menyatukan nusantara, kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda yang mampu menyatukan seluruh semangat anak bangsa dan pempersatukan Indonesia tidak hanya itu peristiwa Rengas Dengklok yang dilakukan pemuda Indonesia dalam rangka mengamankan Bung Karno dari pengaruh Jepang dan mendesak agar Bung Karno segera memproklmasikan kemerdekaan. Selain itu para pemuda juga tidak pernah absen berkontribusi dalam dinamika perubahan politik di Indonesia dan dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sangat besar pengaruh energi pemuda dalam politik di Indonesia.
Pada Pemilu 2019 Indonesia memang sangat diuntungkan hal ini dikarena pada beberapa tahun terakhir hingga ke tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi yang merupakan suatu fenomena yang sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, yaitu pemudanya. Pada saat inilah peran pemuda sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu Pemilu yang bersih, berkualitas, dan bermartabat yang berasaskan luber jurdil. Pemuda cenderung memiliki sikap kritis, sikap kritis inilah yang harus dikembangkan dan tepat sasaran dalam artian sikap kritis yang positif. Sikap kritis pemuda ini sangat penting membantu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam pengawasan jalannya Pemilu. Sikap kritis yang dimiliki para pemuda yang telah berada pada proses pematangan berfikir dan hal inilah yang akan sangat membantu dalam deteksi dini berbagai bentuk yang terindikasi dalam pelanggaran Pemilu. Semangat dan keberanian juga menjadi kelebihan yang dimiliki para pemuda.
Semangat serta etos kerja yang tinggi didukung juga dengan keberanian masa muda yang tidak mengenal rasa takut selama hal yang diyakininya benar juga menjadi modal dasar untuk dapat besinergi bersama Bawaslu serta mengajukan protes jika dirasa ada sesuatu yang menyimpang.
Jika zaman dahulu pemuda harus berjuang melawan penjajah, berperang dan mengangkat senjata tapi zaman sekarang para pemuda masih harus berjuang yaitu perjuangan yang lebih sulit dari sebelumnya karena pada masa sekarang para pemuda harus berjuang melawan bangsanya sendiri. Untuk itu para pemuda hendaknya berjuang membangkitkan semangat masyarakat berpartisipasi dalam politik dan menggunakan haknya dalam memilih calon berikutnya yang menentukan pemimpin Indonesia berikutnya dan dapat meminimalisir golput (golongan putih) yang merupakan wujud ketidak pedulian masyarakat terhadap negara dan menunjukkan rendahnya rasa nasionalisme. Sudah saatnya para pemuda di percaya dan diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam kepengawasan Pemilu disetiap daerah-daerahnya.
Adanya peran pemuda pada akhirnya diharapkan dapat mencapai cita-cita Pemilu 2019 yang bersih, berkualitas, bermartabat, dan bebas dari politik uang dan hal ini tidak lepas dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia dan khususnya dengan kontribusi para pemuda Indonesia. Ir. Soekarno pernah berkata : “Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut simeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncang dunia”.
*Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak
Posting Komentar