KtHx54QkBr383xDR2xK8jWF4FPsDN0wkvFCwXh9V
Bookmark

Peran dan Idealisme Mahasiswa Saat Pilkada

Ilustrasi Mahasiswa/Net



Oleh: Cecep Permadi

Tentang revolusi tidak terlepas dari kata mahasiswa, karna mahasiswa merupakan bagian dari negara ini dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai agen revolusi.

Sering kali kita mendengar istilah mahasiswa yaitu Sosok yang kita kenal dengan pemuda yang intelektual, idealisme, semangat, dan kritis terhadap problem kebangsaan.

Idealisme merupakan jati diri dari mahasiswa dan  mengakar kuat dalam diri yang terwujud dalam sikap dan tindakan. Fitrah dalam idealisme itu sendiri yakni mewujudkan bangsa yang aman, adil, makmur dan berwibawa.

Dan kita jangan pernah lupa bagaimana negara ini terbentuk, para akademisi pada waktu itu yang terwadah dalam idische partij mempunyai peran penting terhadap kelahiran NKRI, masih tercatat pula bagaimana orde baru tumbang beberapa belas tahun silam sehingga terlahirlah orde reformasi.

Di era Sekarang, di zaman yang masih dipenuhi dengan bumbu tirani kekuasaan, mahasiswa mempunyai peran yang tidak kalah penting nya dengan beberapa peristiwa diatas, sikap intelektualitas dan idealisme lebih diminta dari pada menggebunya semangat gerakan heroic dalam pergerakan dalam mengawal roda pemerintahan. Salah satunya dalam mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa di sebut PILKADA.

Melihat keadaan sosial politik diindonesia yang semakin hari semakin carut marut, tentunya diperlukan suatu perubahan. Perubahan yang sangat berarti untuk negara ini, dan dalam hal ini peran pemudalah yang sangat dibutuhkan terkhusus mahasiswa karna mahasiswa merupakan salah satu aktor perubahan dan pembangunan bangsa.

Dalam Pilkada, mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawalan. Banyak gerakan gerakan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk ikut andil dalam pesta demokrasi ini, diantaranya Membentuk Tim Pemantau Independen (TPI) dimana tim ini merupakan Tim yang akan memantau secara langsung jalannya Pilkada mulai Tahapan awal sampai Tahap Perhitungan suara.

Hal lain yang dapat dilakukan Mahasiswa  adalah membangun kerjasama dengan lembaga lembaga independen lainnya dengan  badan pengawasan PILKADA dan mensinergikan  KPUD dalam mensukseskan PILKADA.

Dan juga dengan Lembaganya yang biasa disebut Badan Eksekutif Mahasiswa, mahasiswa dapat melakukan Aksi aksi simpatis dan aksi aksi damai dalam rangka mengkampanyekan PILKADA yang damai, Bersih dan Pencerdasan Pemilih. Hal ini sangat perlu dilakukan mahasiswa karena kebanyakan dari masyakat masih sedikit pemahaman akan pengetahuan mengenai PILKADA dan tahapannya. Tata cara pencoblosan, dimana mencoblos dan segala sesuatunya mengenai pilkada tidak begitu dimengerti oleh sebagian besar masyarakat kita. Mahasiswa juga harus bisa memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya Pilkada dalam memajukan daerah kedepannya. Mengajak masyarakat untuk memilih dalam pilkada dan tidak menjadi golongan putih adalah langkah yang harus dilakukan.

Pendikan politik pada masyarakat juga harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab mahasiswa kepada masyarakat. Adapun wujud dari peran ini adalah adanya agenda mahasiswa seperti: bedah visi dan misi calon kepala daerah, melakukan kajian terhadap kapasitas dan integritas calon kepala daerah, membuat kriteria calon kepala daerah versi mahasiswa atau membuat nota kesepakatan dalam bentuk kontrak politik kepada calon kepala daerah.

Target dari agenda-agenda ini adalah, masyarakat dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  rasional, bukan berdasarkan kharismatik semata. Dalam pelaksanaan peran ini, etika yang harus dibangun oleh setiap organisasi mahasiswa adalah sikap objektifitas dan akuntabilitas. Objektifitas yang dimaksud ialah pembedahan visi/misi, pembuatan kriteria calon kepala daerah, dilakukan dengan tanpa disusupi oleh kepentingan politik praktis. Hal ini penting, sebab mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral, mesti bersikap netral dan berpihak kepada masyarakat luas.

Sedangkan akuntabilitas, adalah penilaian yang diberikan oleh sebuah organisasi mahasiswa, yang harus bisa dipertanggung jawabkan kesahihannya, artinya, bila  menilai seorang kepala daerah yang terindikasi melakukan tindak kekuasaan maka data dan fakta yang disampaikan harus dapat dibuktikan, bukan sekedar isu belaka, sehingga kepercayaan masyarakat tetap besar terhadap gerakan mahasiswa.

Mahasiswa juga bisa menyadarkan masyarakat yang selalu terpengaruh untuk memilih dengan alasan alasan primodial atau lebih memilih pemimpin yang satu suku, satu kampung bukan pemimpin yang membawa kearah yang lebih baik tetapi tentu saja ideology independensi Mahasiswa dalam mencerdaskan Pemilih ini mesti harus dijunjung  tinggi. jangan malah sebaliknya mahasiswa menjadi pemeran politik kotor yang dilakukan oleh elit politik.

Dalam dunia politik kepercayaan masyarakat terhadap politik khususnya partai politik sangat berkurang. Dapat dilihat dari survey SMRC terbaru 2016, menempatkan partai politik itu sebagai lembaga yang paling rendah mendaatkan kepercayaan masyarakat (52%). Angkanya jauh dibawah TNI (89%), Presiden(83%), dan KPK (83%).

DPR sebagai lembaga yang menampung partai politik juga mendapatkan nilai yang rendah, yakni (58%) mereka apatis terhadap politik saat ini dikarenakan memang banyak sekali kasus korupsi yang terjadi dibidang politik ini. Dari tahun ketahun tingkat kasus korupsi semakin meningkat, pada tahun 2014 didapati total kerugian negara hingga mencapai 5,29 triliun. Ini lah yang membuat masyarakat resah setelah selesai pesta demokrasi Partai menjadi hanya tinggal sebuah nama tanpa gaung, hanya menjadi identitas permukaan tanpa wibawa yang terbentuk dan terdistorsi oleh gemuruh riuh berita publik tentang oknum yang korupsi, asusila, dan mementingkan ambisi pribadi.

Proses perkembangan peran partai politik dalam peningkatan dalam partisipasi politik masyarakat sangat tergantung pada kondisi politik secara makro dan tingkat kedewasaan elit politik dalam memainkan perannya sebagai seorang penggerak dan  komponen-komponen politik dalam.

Politik ada di tangan rakyat. Itulah mengapa disebut kedaulatan rakyat. Tetapi, tidak ada manfaatnya suara rakyat itu jika tidak ada  parpol untuk dipilih. Rakyat dan parpol satu kesatuan seperti dua sisi mata uang. Saling melengkapi.
Sesungguhnya politik itu mulia. Jika politik itu bersih, mendidik, dan bijaksana, agar  ritual bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap terjaga baik.

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan di IAIN Pontianak
Posting Komentar

Posting Komentar