 |
| Foto: AMPI Gelar Aksi Damai Budaya Tangkal Hoaks di Bundaran Digulis Untan Pontianak/ Sukardi |
Pontianak, thetanjungpuratimes.com-Aliansi Masyarakat Peduli Informasi
(AMPI) Kalimantan Barat meggelar aksi damai budaya tangkal hoaks di Bundaran Digulis Untan, Jumat (23/2) sore.
Aksi damai ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang sempat digelar di lokasi yang sama pada Senin (19/2) lalu.
Ketua AMPI Kalbar sekaligus Koordinatoor Lapangan Aksi Damai, Edi Suhairi menerangkan aksi penolakan hoaks akan terus digelorakan oleh AMPI Kalbar. Kegiatan ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus kekhawatiran akan hoaks atau berita bohong berdampak sistemik bagi masyarakat.
“Kami ingin menyampaikan ke publik bahwa mari bersama-sama tolak hoaks. Semua elemen masyarakat punya peran, tidak bisa hanya berharap pada pemerintah atau penegak hukum saja. Mari bersama-sama meningkatkan budaya literasi,”ungkapnya.
Edi menambahkan era serbadigital saat ini memudahkan hoaks atau berita bohong menyebar secara cepat dan massif. Tak perlu waktu lama, hoaks bisa beredar luas di masyarakat. Tidak perduli tua atau muda, pria atau wanita. Sasaran hoaks juga tidak memandang latar belakang profesi.
“Terlebih jelang tahun-tahun politik tahun 2018, khususnya Kalbar. Berita palsu atau hoaks kerap dijadikan senjata untuk menyerang dan menjatuhkan kandidat lain. Intensitasnya kian meningkat dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Bahkan berdasarkan survei lembaga tertentu, Edi memaparkan jenis hoaks paling populer adalah isu sosial-politik terkait Pilkada dan pemerintah yakni 91,80 persen. Lantas diikuti hoaks isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang menempati urutan kedua dengan prosentase 88,60 persen.
“Hoaks yang dilontarkan ke media sosial melalui artikel berita dari sumber tak terpercaya bisa berpotensi memecah belah kehidupan bangsa dan negara. Cara berkampanye partai politik dengan ujaran kebencian, penyesatan dan berbagai stigma buruk menjadi keprihatinan bagi seluruh masyarakat,” terangnya.
AMPI Kalbar mengutuk cara-cara berpolitik mengorbankan rakyat melalui hoaks-hoaks yang disebarkan melalui media sosial. AMPI tidak ingin masyarakat menjadi tumbal oleh sikap-sikap para oknum elite politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan dengan menyebarkan hoaks.
“Kami tidak ingin demokrasi yang berlangsung menjadi kebablasan oleh provokasi berita-berita hoaks yang disebar melalui media sosial. Terutama hoaks yang berpotensi menggerus nilai sosial dan merusak citra politik yang seharusnya mulia dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegasnya.
AMPI tidak ingin hoaks isu SARA dihalalkan dalam Pilkada Serentak di Kalbar, lalu disebarkan ke media sosial atau saluran penyebaran lainnya di media digital.
“Jangan rusak keberagaman Kalbar dengan politik isu SARA dan lainnya. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Pasangan calon kepala daerah, partai politik dan simpatisan harus sepakat berkontestasi dengan cara elegan dan politik bermartabat. Tidak boleh melakukan kampanye hitam melalui media sosial,” paparnya.
Perlu langkah tegas dan upaya bersama menangkal hoaks dan melawan, karena hoaks merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Banyak kasus konflik terjadi di wilayah Indonesia yang dipicu oleh hoaks.
“Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah dan dikacaukan oleh hoaks. Kita tidak bisa hanya berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Perlu peran serta seluruh elemen masyarakat melawan hoaks. Aksi penolakan hoaks akan terus digelorakan,” tandasnya.
Saat aksi damai, AMPI Kalbar menyatakan delapan pernyataan sikap diantaranya :
Pertama, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak dan melawan berbagai bentuk hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab terutama saat Pilkada Kalbar 2018.
Kedua, mengajak seluruh masyarakat, termasuk pasangan calon, partai politik dan simpatisan untuk tidak menjadi pelaku atau penyebar hoaks, fitnah dan ujaran kebencian, khususnya isu SARA saat Pilkada Kalbar 2018.
Ketiga, meminta masyarakat bijak, beretika, bermoral dan tidak mudah terprovokasi saat menggunakan media sosial. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam upaya menangkal dan melawan hoaks dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kempat, mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan memaksimalkan pencegahan dan penindakan hoaks melalui satuan tugas dan sub organ yang dibentuk internal maupun internal/koordinasi lintas sektoral.
Kelima, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil langkah tegas bagi pelaku atau penyebar hoaks dengan penegakkan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.Termasuk optimalkan pengawasan konten-konten hoaks di dunia digital.
Keenam, mendesak pemerintah dan instansi terkait lainnya berupaya ekstra menanamkan kesadaran dan budaya literasi tinggi kepada masyarakat baik kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Ketujuh, mendesak pasangan calon, partai politik dan simpatisan untuk berpolitik secara elegan dan bermartabat tanpa kampanye hitam melalui hoaks di media sosial.
Kedelapan, mengajak pasangan calon, partai politik, simpatisan dan seluruh elemen masyarakat untuk sepakat dan komitmen Pilkada Damai dan Sukses Tanpa Hoaks.
(R/Sukardi)
Posting Komentar